Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi di Malang Gelar Razia, Cegah Massa Aksi 22 Mei ke Jakarta

image-gnews
Pengunjuk rasa dari massa emak-emak mengacungkan kartu merah saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka juga menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan saat rekapitulasi suara. TEMPO/Prima Mulia
Pengunjuk rasa dari massa emak-emak mengacungkan kartu merah saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka juga menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan saat rekapitulasi suara. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Kota Malang - Kepolisian Resor Malang merazia kendaraan untuk menangkal aksi kejahatan jelang Hari Raya Idul Fitri sekaligus untuk mencegah keberangkatan massa peserta aksi 22 Mei 2019 atau dikenal dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jakarta. 

Baca: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI

Razia digelar mulai Ahad 19 Mei 2019 dini hari sampai 22 Mei 2019. Razia dilakukan hingga masuk waktu sahur. Kepala Polres Malang Ajun Komisaris Besar Yade Setiawan Ujung memimpin 57 anak buahnya razia hari pertama di depan Pos 902 Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang. 

Semua kendaraan yang melintas diberhentikan dan diperiksa. Razia menyasar senjata api, bahan peledak, narkotika, senjata tajam dan benda berbahaya lainnya, serta kelengkapan dokumen kendaraan. 

“Selain untuk peningkatan keamanan di wilayah kami, giat sweeping juga kami lakukan dalam rangka mengantisipasi pergerakan massa ke Jakarta untuk ikut aksi 22 Mei nanti karena berdasarkan undang-undang tidak dibenarkan,” kata Yade, Senin, 20 Mei 2019. Yade mengatakan razia ini untuk antisipasi adanya penunggang gelap di acara aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat itu.  

Yade mengatakan razia dilakukan berdasarkan arahan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan mengenai pelaksanaan patroli skala besar yang disebut Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD). Razia ini ditujukan untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. 

Baca: Tentang Aksi 22 Mei, PAN akan Beri Pernyataan Resmi pada 21 Mei

Razia dilakukan berpindah-pindah tempat. Seluruh personel berasal dari gabungan seluruh fungsi, mulai Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Intelijen Keaman, Satuan Reserse Narkoba, dan Satuan Reserse Kriminal. Mereka bersenjata lengkap. 

Sebanyak 90 mobil pribadi, 25 mobil pikap, 25 truk, 15 minibus, dua bus, dan 20 sepeda diberhentikan dan diperiksa pada hari pertama razia. Nihil senjata tajam dan bahan peledak. Polisi hanya menilang 12 kendaraan tanpa kelengkapan dokumen, termasuk mengamankan satu minibus Elf W-7253-X yang membawa rokok tak bercukai.

Razia serupa juga dilakukan oleh Polres Malang Kota sejak Sabtu, 18 Mei 2019. Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Ajun Komisaris Besar Asfuri mengatakan, razia digelar di tiap sudut perbatasan kota, stasiun dan terminal. Razia ini melibatkan anggota TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

Hasilnya, Ahad siang kemarin polisi menyita satu bus besar yang membawa 20 peserta aksi 22 Mei di Jalan Candi Borobudur. Bus kemudian dibawa ke Markas Polresta Malang. Dua puluh orang penumpang itu diperiksa satu per satu dengan lebih dulu dimintai kartu tanda penduduk. 

Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

Polisi melarang warga Kota Malang ikut 22 Mei karena berpotensi mengalami gesekan dengan massa penentang aksi 22 Mei maupun ditunggangi oleh pihak tertentu yang ingin membuat keonaran. Bahkan, berdasarkan perkembangan informasi, diduga ada teroris yang hendak meledakkan bom pada aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

23 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

3 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

6 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

7 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

7 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

13 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

15 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.